JAKARTA (voa-islam.com) – Sejak awal didirikan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah terbuka bagi nonmuslim. Pengurus PKS pun tak dituntut mengucapkan dua kalimat syahadat, karena tak dituntut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
Hal itu ditegaskan oleh Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, di sela-sela sosialisasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKS di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Jumat, 18 Juni 2010.
“Sebenarnya di PKS, sejak 1999, pengurus yang nonmuslim sudah ada dan itu tidak dituntut mengucapkan dua kalimat syahadat,” kata Luthfi. “Sebab Allah saja memberi kebebasan dalam memilih keyakinan,” ujarnya.
Luthfi menyatakan konstitusi PKS juga tidak mensyaratkan dua kalimat syahadat. “Tidak dituntut mengucapkan dua kalimat syahadat,” ujarnya.
…Pengurus PKS tidak dituntut mengucapkan dua kalimat syahadat. Sebab Allah saja memberi kebebasan dalam memilih keyakinan, kata Luthfi, Presiden PKS …
Sementara itu, untuk susunan kepengurusan, Luthfi menyatakan PKS selalu menyesuaikan dengan kondisi anggota yang ada di sekelilingnya. “Kalau misalnya di daerah mayoritas nonmuslim, di situ pengurus nonmuslim,” katanya.
Sementara untuk jabatan publik, bagaimana pun PKS mengedepankan profesionalitas dan kapabilitas. “PKS memaknai profesionalitas itu dengan memberi apresiasi terhadap orang-orang profesional dan itu tidak hanya ditentukan satu agama saja. Yang penting harus bersih,” katanya.
…PKS selalu menyesuaikan dengan kondisi anggota yang ada di sekelilingnya. Kalau di daerah mayoritas nonmuslim, di situ pengurus nonmuslim,” kata Luthfi…
PKS selama ini memiliki enam jenjang keanggotaan yang membatasi hak dan kewajiban anggota. Mulai periode 2010-2015 ini, PKS akan mengamandemen aturan itu. Menurut Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta, nonmuslim yang menjadi anggota juga nanti diberi hak menempati posisi legislatif dan eksekutif. Sebelum ini, mereka hanya dibolehkan duduk di posisi legislatif.
Pergeseran dari Kanan (eksklusif) ke Tengah
Senada itu, Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminudin mengatakan deklarasi sebagai partai tengah dan terbuka bukan sekadar strategi, tetapi merupakan pelaksanaan ajaran Islam. PKS menerima pluralitas sebagai ketentuan Tuhan bahwa tidak ada keseragaman tetapi keberagaman.
“Itu muncul dari keyakinan dan keimanan,” ujar Hilmi di sela-sela Musyawarah Nasional PKS di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Sabtu 19 Juni 2010.
Menurut Hilmi eksklusivitas tidak mencerminkan ajaran Islam. PKS, kata Hilmi, sejak awal membuka diri dengan prinsip menjunjung pluralitas. Di Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKS, selalu tercantum syarat anggota adalah warga negara Indonesia.
…Dulu PKS tampak eksklusif karena kami sedang membentuk identitas diri, kata Hilmi…
“Dulu PKS tampak eksklusif karena kami sedang membentuk identitas diri,” kata Hilmi.
Dalam proses membentuk identitas diri itu, PKS bertemu pengalaman-pengalaman berharga. “Di daerah yang mayoritas nonmuslim misalnya di Irian, banyak tokoh datang menemui Dewan Pimpinan Wilayah,” kata Hilmi. PKS lalu mengakomodasi kekhasan lokal itu, sampai muncul anggota DPRD di Papua dari PKS yang tidak beragama Islam.
Selain itu, PKS juga rupanya telah menjalin komunikasi dengan warga keturunan Tionghoa. “Sudah dijalin interaksi dengan induk organisasi mereka. Sebagian suara mereka masuk ke kami,” kata Hilmi.
Hal itu untuk pertama kali resmi dibicarakan PKS secara nasional di Musyawarah Kerja Nasional PKS tahun 2008. Barulah pada Munas 2010 ini, PKS meresmikan diri sebagai partai terbuka.
…Hilmi menekankan pergeseran partainya dari kanan ke tengah merupakan konsekuensi keterbukaan…
Selain itu, Hilmi menekankan pergeseran partainya dari kanan ke tengah merupakan konsekuensi keterbukaan. [taz/viv]
